RNN.COM, JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk merealisasikan program ekonomi kerakyatan di desa-desa. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan bahwa sinergi dengan PBNU sangat penting mengingat organisasi ini memiliki jaringan luas hingga ke tingkat desa.
“Kami di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal punya dua belas aksi pemberdayaan pembangunan desa. Dan ini menurut kami perlu dikoordinasikan dengan PBNU,” jelas Mendes Yandri dikutip dari kemendes.go.id, Sabtu (15/3).
Hal itu disampaikan oleh Mendes Yandri saat audiensi dengan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Selain fokus pada ekonomi kerakyatan, Kemendes PDT juga menyoroti masalah moral yang semakin mengkhawatirkan di desa-desa, seperti judi online (judol), minuman keras (miras), dan narkoba. Mendes Yandri berharap PBNU dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah ini melalui program-program yang dapat disinergikan dengan Kemendes PDT.
“Setiap saya ke desa, saya menemukan masalah serius di sana Gus. Termasuk moral masyarakat dan generasi di desa yang semakin rendah,” ujar Mendes Yandri.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyambut baik ajakan kerja sama ini dan menawarkan program “Keluarga Maslahat NU” yang dapat menjangkau unit desa-desa. Ia juga berharap kerja sama ini dapat terukur dan komprehensif, terutama dalam program-program prioritas Kemendes PDT untuk lima tahun ke depan.
“Kalau pak menteri berkenan, ya di kita ada program namanya Keluarga Maslahat NU yang dapat menjangkau unit desa-desa di bawah,” pungkasnya.
Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemendes PDT, termasuk Wakil Menteri Desa PDT, Ariza Patria, dan Sekretaris Jenderal Kemendes PDT, Taufik Madjid, serta para Direktur Jenderal dan Staf Khusus Menteri.
