RNN.COM, PEKANBARU – Isu pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau oleh Gubernur Abdul Wahid memicu polemik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Wacana ini muncul seiring dengan kondisi keuangan daerah yang tertekan, dengan potensi defisit dan beban tunda bayar mencapai Rp 3,5 triliun pada APBD 2025.
Gubernur Abdul Wahid mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah saat rembug rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beberapa waktu lalu. Ia menyatakan bahwa beban keuangan daerah sangat berat, sehingga diperlukan langkah-langkah ekstrem.
“Selama masuk bertugas ini, lebih kurang 1 minggu ini saya tidur jam 3 pagi, kemudian pagi rapat lagi bersama OPD, saya ingin memetakan dan merumuskan solusi atas kondisi fiskal kita yang mengalami tunda bayar dan berpotensi defisit, lebih kurang 3,5 T totalnya, di 0 kan belanja 2025, masih 1 T lebih kekurangan” ungkap wahid
Pada kesempatan itu Gubernur Riau juga mengatakan akan mengambil beberapa kebijakan, diantaranya memasngkas belanja OPD.
“kita sudah tekan jauh dibawah standar Inpres No. 1 Tahun 2025 dan KMK 29 Tahun 2025, jika memungkinkan saya akan ambil kebijakan memotong TPP Pegawai, mengingat beban kerja tahun ini tidak ada” jelas wahid pada moment rebug RPJMD beberapa waktu lalu
Statemen Gubernur Riau akan memangkas TPP Pegawai Pemprov riau ini menjadi liar, respon pro dan kontra muncul ke permukaan, sebahagian tokoh dan masyarakat mendukung mengingat kondisi keuangan daerah yang dalam kondisi tidak baik, jika belanja OPD di nol kan, maka beban kerja berkurang, TPP dibayarkan karna ada beban kerja.
Sementara dikalangan ASN sendiri menolak keras, bahkan semakin liar dan masif isu ini digiring. Hal ini terjadi mengingat banyaknya kondisi pegawai yang bergantung dengan TPP, terutama mereka yang menggadaikan SK PNS ke bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengajukan pinjaman, hanya TPP yang dijadikan tambahan penghasilan untuk memunuhi kebutuhan.
Menyikapi hal tersbut, disela moment memberikan santunan kepada 1000 anak yatim di Mall SKA, selasa (18/3/25) awak media meminta tanggapan Gubernur Riau terkait isu pemotongan TPP tersebut.
“Sejauh ini belum ada kebijakan pemotongan TPP tersebut diambil, minggu lalu saat rapat koordinasi dengan seluruh OPD, saya perintahkan untuk tidak ada yang belanja, saya bentuk tim untuk meverifikasi anggaran OPD yang kebutuhannya sangat darurat saja,” jelas Gubernur Wahid
“Jika ada OPD yang tetap mau melaksanakan kegiatan, saya kasi pilihan, boleh dilaksanakan, tapi TPP di potong,” sambungnya.
Pada kesempatan itu Abdul Wahid juga menjelaskan, terkait pernyataan saat rembug RPJMD beberapa waktu lalu, ia hanya ingin menyampaikan pesan bahwa ini kondisi masa lalu kita, tata kelola pemerintahan yang tidak sesuai alur dan patut, berdampak kepada kondisi keuangan daerah
“Harus ada tanggung jawab kita bersama-sama untuk memperbaiki keadaan, dibawah kepemimpinan saya, seluruh pegawai dan OPD harus bekerja beroriensi kemajuan daerah, bukan proyek, kalau begini kondisinya, masyarakat yang rugi, program pembangunan tidak jalan,” tegas Wahid.
“Saya mengerti sekali kondisi pegawai kita yang SK nya banyak disekolahkan ke bank, bergantung dengan TPP untuk mencukupi kebutuhan, kalau pun kebijakan pemotongan TPP diambil itu adalah langkah terakhir, kita masih ada solusi-solusi untuk menyelesaikan semua hutang tahun ini, 2026 semoga kondisinya stabil dan program jalan,” tutup Wahid.
